Serap Aspirasi, DPR Upayakan RUU IKN Representatif dan Ideal Bagi Bangsa

15-01-2022 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung usai memimpin pertemuan Tim Kunker Pansus RUU IKN DPR RI dengan 15 lembaga swadaya masyarakat se-Kalimantan Timur, di Balikpapan, Kaltim, Jumat (14/1/2022). Foto: Erman/Man

 

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan, ketika disahkan nantinya, RUU IKN harus benar-benar representatif dan ideal bagi Bangsa Indonesia. Untuk itu, sangat diperlukan konsentrasi tinggi dalam memadukan kesepakatan dan keinginan pemerintah dengan DPR RI yang mewakili masyarakat Indonesia.

 

Doli mengatakan hal tersebut saat memimpin pertemuan Tim Kunker Pansus RUU IKN DPR RI dengan 15 lembaga swadaya masyarakat se-Kalimantan Timur, di Balikpapan, Kaltim, Jumat (14/1/2022). Turut hadir Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan serta Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas.

 

"Semua itu kami lakukan untuk memperkaya wawasan supaya RUU IKN yang nantinya disahkan betul-betul refresentatif dan ideal," ucap Doli yang juga merupakan Ketua Komisi II DPR RI itu.

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyampaikan, ada banyak aspirasi penting berkaitan dengan masa depan Indonesia yang berhasil diserap oleh Pansus RUU IKN. "Masyarakat meminta agar mempercepat pengesahan RUU IKN yang di dalamnya menyebut Kaltim sebagai IKN baru. Dengan begitu, proses pembangunannya bisa segera dilakukan," ujar Doli.

 

Dalam pertemuan tersebut, Sultan Paser YM Aji Muhammad Jarnawi mengungkapkan masyarakat Kaltim menunggu pemindahan IKN ini. Besar harapannya agar masyarakat Kaltim dilibatkan dalam pembangunan IKN. Dengan dilibatkannya masyarakat lokal, ia meyakini nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang ada di Kaltim tetap lestari.

 

"Kami Kesultanan Paser beserta teman-teman yang tergabung dalam Kalimantan, berharap kearifan lokal betul-betul diperhatikan dalam pembangunan IKN. Karena kami memiliki leluhur. Bagaimanapun tanah ini tidak pernah terlepas dari perjuangan leluhur kami. Kami juga berharap agar melibatkan masyarakat daerah dalam membangun IKN," pungkasnya. (es)

BERITA TERKAIT
Pansus: Rekomendasi DPR Jadi Rujukan Penyelidikan Penyelenggaraan Haji
30-09-2024 / PANITIA KHUSUS
PARLEMENTARIA, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR RI terkait penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi setelah melakukan...
Revisi UU Tentang Haji Diharapkan Mampu Perbaiki Penyelenggaraan Ibadah Haji
26-09-2024 / PANITIA KHUSUS
PARLEMENTARIA, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI mendorong adanya revisi Undang-undang Haji seiring ditemukannya sejumlah...
RUU Paten Jadikan Indonesia Produsen Inovasi
24-09-2024 / PANITIA KHUSUS
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus RUU Paten Subardi menyatakan aturan Paten yang baru akan mempercepat sekaligus memudahkan layanan pendaftaran...
Pemerintah Harus Lindungi Produksi Obat Generik Dalam Negeri
24-09-2024 / PANITIA KHUSUS
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Paten Diah Nurwitasari meminta Pemerintah lewat sejumlah kementerian agar mampu...